Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seorang individu boleh memiliki semua faktor produksi. Sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut di pegang oleh pemerintah. Kebanyakan sistem ekonomi di dunia berada di antara dua sistem ekstrem tersebut.
Selain faktor produksi, sistem ekonomi juga dapat dibedakan dari cara sistem tersebut mengatur produksi dan alokasi. Sebuah perekonomian terencana (planned economies) memberikan hak kepada pemerintah untuk mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi hasil produksi. Sementara pada perekonomian pasar (market economic), pasar lah yang mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi barang dan jasa melalui penawaran dan permintaan.
Sejarah Perekonomian Indonesia
Sejarah perekonomian Indonesia
dibagi menjadi beberapa periode yakni :
1. Pemerintahan Orde Lama (1950-1996)
2. Pemerintahan Orde Baru (1966-Mei 1998)
3. Pemerintahan Transisi (Mei 1998-November
1999)
4. Pemerintahan Reformasi hingga Kabinet SBY
(2000 – sekarang)
Indonesia mencoba untuk mulai
membangun pemerintahan sendiri pada awal kemerdekaan, namun hal itu tidaklah
mudah karena dipenuhi oleh masalah yang timbul. Pada awal kemerdekaan itu pula,
Indonesia dilanda gejolak politik yang membawa pengaruh pada perekonomian
negara. Sehingga menyebabkan perekonomian di Indonesia sangat buruk, walaupun
sempat mengalami pertumbuhan dengan laju rata-rata per tahun hampir 7% selama
dekade 1950-an.
Kondisi Awal Perekonomian Indonesia
Dalam tahap ini, mengelola bangsa
yang masih baru tergolong bukanlah hal yang mudah. Berbagai macam permasalahan
mulai dari ekonomi, sosial, dan politik tumpah ruah dalam satu waktu.
Perekonomian carut marut akibat perang melawan Jepang dan Belanda. Kebijakan
ekonomi praktis sulit dilakukan pada awal kemerdekaan, karena tekanan dari
pemerintahan Belanda yang melakukan agresi militer di Indonesia (Soesatro dan
Budiman, 2005). Kebijakan ekonomi pada empat tahun pertama Indonesia dilakukan
untuk menunjang kepentingan perang dan diplomasi internasional Indonesia. Salah
satu kebijakan ekonomi yang dilakukan Indonesia adalah penjualan candu ke luar
negeri (Anwar, 2009). Indonesia memerlukan dana untuk membiyai berbagai
perundingan internasional dan peralatan perang Indonesia. Kebijakan yang
dilakukan oleh Bung Hatta adalah menjual candu ke pasar internasional (Anwar,
2009). Melalui penjualan candu inilah Indonesia dapat mengisi cadangan devisa
kali pertama.
Pasca agresi militer Belanda,
Indonesia pun dihadapi oleh berbagai persoalan ekonomi. Sesuai hasil keputusan
KMB, Indonesia harus membayar utang Belanda sebesar US $ 1,1 Miliar. Pembayaran
utang itu tentu memberatkan keuangan negara yang saat itu masih sangat minim.
Selain itu, Indonesia juga dihadapkan pada tingginya tingkat inflasi. Pada
tahun 1951, inflasi Indonesia mencapai 65%. Inflasi tersebut bersifat demand
pull, yang diakibatkan oleh korean boom (meningkatnya permintaan beberapa
komoditas akibat perang Korea). Inflasi ini coba diperangi dengan beberapa cara,
salah satunya adalah dengan membuka keran import seperti yang dilakukan oleh
Sumitro Djojohadikusumo (saat itu menjabat menteri keuangan). Keadaan sedikit
membaik pada 1957, dimana inflasi berhasil ditekan hingga mencapai 5% dan PDB
meningkat 20% dibandingkan tahun 1951.
Masalah yang dihadapi tahun 1945 –
1955
a.Rusaknya prasarana-prasarana ekonomi akibat
perang
b.Blokade laut oleh Belanda sejak Nopember
1946 sehingga kegiatan ekonomi ekspor-impor terhenti.
c.Agresi Belanda I tahun 1947 dan Agresi
belanda II tahun 1948.
d.Dimasyarakat masih beredar mata uang rupiah
Jepang sebanyak 4 miliar rupiah (nilainya rendah sekali). Pemerintah RI
mengeluarkan mata uang “ORI” pada bulan Oktober 1946 dan rupiah Jepang diganti/
ditarik dengan nilai tukar Rp 100 (Jepang) = Rp 1 (ORI).
e.Pengeluaran yang besar untuk keperluan
tentara, menghadapi Agresi Belanda dan perang gerilya. (Suroso, 1994).
f.Silih bergantinya kabinet karena pergolakan
politik dalam negeri.
g.Defisit APBN yang terus meningkat yang
ditutup dengan mencetak uang baru.
h.Tingkat produksi yang merosot sampai 60%
(1952), 80% (1953) dibandingkan produksi tahun 1938.
Rencana dan Kebijaksanaan Ekonomi
Memang sebelum pemerintahan Soeharto,
Indonesia telah memiliki empat dokumen perencanaan pembangunan, yakni :
a.Rencana dari Panitia Siasat Pembangunan
Ekonomi yang diketuai Muhammad Hatta (1947).
b.Rencana Urgensi Perekonomian (1951) yang
diusulkan oleh Soemitro Djojokusumo.
c.Rencana Juanda (1955) Rencana Pembangunan
Lima Tahun I meliputi kurun waktu 1956-1960.
d.Rencana Delapan tahun “Pembangunan Nasuional
Semesta Berencana” pada masa demokrasi terpimpin ala Soekarno
Situasi keamanan (Agresi Belanda
1947, 1948, pemberontakan PKI di Madiun 1948) dan silih bergantinya kabinet
maka tidak dimungkinkan adanya program kebijaksanaan yang bisa dijalankan
secara konsisten dan dan berkesinambungan. Sehinggap antara tahun 1949-1959
terjadi 7 kali pergantian kabinet (yang rata-rata berumur 14 bulan) sehingga
cukup sulit menilai program ekonomi apa yang telah berhasil diterapkan
masing-masing.
Pada awal tahun 1950-an
kebijaksanaan moneter di negara ini cenderung bersifat konservatif (jumlah uang
yang beredar tumbuh dengan mantap, tetapi terkendalikan dengan laju 22 % per tahun
antara 1951 – 1956). Kemudian selama tahun-tahun terakhir dasawarsa 1950-an
jumlah uang yang beredar tumbuh dengan lebih cepat antara 1956 – 1960.
Kebijaksanaan moneter selanjutnya semakin terkesan sebagai hasil sampingan dari
dunia politik dan dari kebutuhan untuk membiayai defisit APBN yang semakin
membesar. (Stephen Grenville dalam Anne Booth dan Peter Mc Cawley, ed., 1990).
Sistem Ekonomi Sosialis
March 30, 2013 6:17 pm | Ekonomi Syari'ah
Sistem ekonomi sosialis merupakan
bentuk resistensi dari sistem ekonomi kapitalis yang dituding sebagai penyebab
tidak tercapainya kesejahteraan yang merata. Ia adalah kebalikan dari sistem
ekonomi kapitalis yang sepenuhnya menyerahkan siklus ekonomi pada mekanisme
pasar yang berkembang. Sedangkan dalam sistem ekonomi sosialis, Pemerintah
mempunyai andil besar dalam mengatur roda perekonomian di sebuah negara. Mulai
dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan terhadap rantai perekonomian
masyarakat.
Penganut kedua sistem ini sama-sama
mengklaim bahwa salah satu sistem lebih baik dari yang lain, membuat rivalitas
antar sistem ini menjalar ke berbagai aspek kehidupan lainnya, mulai dari
politik, sosial, budaya sampai pada gilirannya berubah menjadi sebuah ideologi
yang menjadi pedoman dan spirit dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara.
Pandangan sosialis mulai nampak pada
abad ke sembilan belas, mereka telah mati-matian memerangi pandangan-pandangan
ekonomi kapitalis. Munculnya sosialisme adalah akibat kedzaliman yang diderita
masyarakat karena sistem ekonomi kapitalis serta beberapa kekeliruan yang
terjadi di dalamnya.
Selanjutnya, Sistem ekonomi sosialis
mengikuti tiga prinsip yang berbeda dengan sistem ekonomi sebelumnya yaitu :
Pertama, Mewujudkan kesamaan secara
riil.
Kedua, Menghapus kepemilikan
individu sama sekali atau sebagian saja.
Ketiga, Mengatur produksi dan
distribusi secara kolektif.
Sejarah Sistem Ekonomi Sosialis
Eropa baru saja menyelesaikan
‘perang’ antara kapitalisme dan rezim feodalisme. Sebelumnya, sejarah masyarakat
eropa lebih didominasi oleh kaum bangsawan dan feodal. Kelas masyarakat inilah
yang telah lama menancapkan kuku penjajahannya pada masyarakat bawah. Namun,
setelah sekian lama tertindas, akhirnya lahirlah kekuatan baru bernama kaum
kapitalis yang berusaha meruntuhkan otoritarianisme kaum feodal. Hal ini
ditandai dengan lahirnya Renaisance di eropa. Era ini menandai lepasnya
masyarakat eropa dari ‘zaman kegelapan’ yang lebih didominasi oleh kaum feodal.
Era pencerahan dimulai dengan
ditemukannya mesin cetak oleh Johan Guttenberg pada abad ke-15 M. Hadirnya
mesin cetak ini mampu merubah kondisi sosial-budaya masyarakat eropa saat itu,
terutama dalam produksi. Dengan mesin cetak, produksi buku akhirnya bisa
dilakukan secara massal, setelah sebelumnya bersifat manual menggunakan tangan
atau menulis di atas batu. Pola manual ini jelas sangat melelahkan dan tidak
efektif untuk meningkatkan produksi tulisan.
Ditemukannya mesin cetak ini
merupakan fenomena revolusioner yang mampu mendobrak kebutuhan bahan produksi
selama berabad-abad. Mesin cetak adalah faktor utama terjadinya akselerasi
peningkatan produksi buku dan bacaan. Fenomena ini berimplikasi pada lahirnya
era komunikasi. Dengan banyaknya kuantitas buku yang dicetak, semua orang
terpicu untuk saling tukar ide dan pikiran.
Maraknya diskusi dan pertukaran ide
ini ternyata membawa akibat fatal terhadap rezim bangsawan. Budaya kritis
masyarakat semakin terasah, sehingga mampu membongkar segala macam kebusukan
dan kebobrokan kaum feodal, sekaligus meruntuhkan mitos surgawi yang diwartakan
para raja. Revolusi teknologi itulah yang akhirnya menjadi titik tolak
terjadinya perubahan-perubahan di masyarakat. Fakta yang lebih jelas sebagai
konsekuensi munculnya revolusi teknologi ini melahirkan apa yang dinamakan dengan
Engels Revolusi Industri, yaitu terjadinya perubahan mendasar dari sistem
pertanian ke sistem perindustrian. Ketika revolusi industri terjadi,
selanjutnya diikuti dengan lahirnya revolusi sosial, salah satunya adalah
Revolusi Perancis. Penindasan terhadap kaum buruh oleh kaum Borjuis inilah yang
mampu mendorong para pemikir untuk berupaya melahirkan sistem baru yang mampu
mengangkat keterpurukan kaum proletarian dari penindasan kaum kapital. Salah
satu tokoh yang peduli dengan nasib kaum buruh pada waktu itu adalah Karl Marx
yang menawarkan konsep sistem ekonomi sosialis.
Sistem masyarakat yang ada pada masa
Karl Marx, sebenarnya merupakan akibat dari kondisi ekonomi, dimana
perubahan-perubahan yang dialami sistem tersebut semata-mata bisa dikembalikan
kepada satu sebab, yaitu perjuangan kelas (class struggle) dalam rangka
memperbaiki kondisi kelas tersebut secara materi. Sejarah telah menceritakan
kepada kita, bahwa perjuangan ini ketika itu selalu berakhir dengan satu
bentuk, yaitu menangnya kelas yang lebih dominan jumlahnya dan lebih jelek
kondisinya atas kelas orang-orang kaya dan kelas yang jumlahnya lebih sedikit.
Inilah yang kemudian disebut dengan hukum Dialektika Sosial. Dimana, hukum ini
masih bisa berlaku untuk masa-masa mendatang, sebagaimana hukum ini sebelumnya
pernah terjadi.
Ekonomi sosialis memiliki beberapa
prinsip dasar. Diantaranya adalah otoritas suatu negara untuk menguasai semua
aset masyarakat. Di sini regulasi seputar ekonomi serta kepemilikan harta
dilakukan oleh pemerintah. Prinsip lain adalah keseteraan ekonomi. Maksudnya,
masyarakat tidak bekerja untuk pribadi, mereka hanyalah pegawai pemerintah yang
gajinya berasal dari keringat mereka sendiri. Prinsip lainnya adalah tentang
disiplin politik. Di negara yang menganut sistem ekonomi sosialis, parlemen
sebagai lembaga yang berhak membuat konstitusi dan regulasi dikuasai oleh kaum
proletarian atau kaum buruh. Mereka ditempatkan oleh partai-partai guna membuat
regulasi yang cenderung berpihak pada kaum buruh sebagai representasi kaum
sosialis.
Kelebihan dan Kelemahan Sistem
Sosialis
Dalam praktiknya, sebuah sistem
ekonomi yang diterapkan guna mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi
seluruh masyarakat tidak lepas dari dua sisi yang bertolak belakang, yaitu
kelebihan dan kekurangannya. Demikian juga dalam sistemekonomi sosialis.
Diantara kelebihan sistem ekonomi sosialis adalah disediakannya kebutuhan pokok
bagi masyarakat, hal itu didasarkan perencanaan negara, dan semua hasil
produksi akan dikelola oleh negara.
Sedangkan kekurangan sistem ekonomi
sosialis antara lain; kebebasan ekonomi yang terbatas, hak dan kemampuan
individu kurang dihargai, menurunnya semangat dan gairah untuk berkreasi dan
berinovasi, pemerintah cenderung bersikap otoriter, dan terabaikannya pendidikan
moral masyarakat.
ejarah Sistem Ekonomi Dunia
RSS Feed
Twitter
17.09
Unknown


0 komentar:
Posting Komentar